Detil Berita
Rabu, 01 Februari 2012 - 08:21:06 WITA
Eko Budi Hartono: Pejabat Keuangan Harus Bersertifikasi
Diposting Oleh :: Muhammad Wildan
Kategori: Kegiatan Internal Balai - Dibaca: 5934 kali

Translated to: English Version

Peserta rapat di ruang belajar lantai satu Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BPPNFI) Regional V Makassar itu  tertawa lepas mendengar arahan Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Eko Budi Hartono MM.

Materi yang dibawakan Eko pada hari kedua Rapat Paripurna  BPPNFI Regional Makassar itu adalah soal pengelolaan keuangan, namun joke-joke segarnya mampu mengundang tawa dan senyum peserta rapat yang memadati ruangan, sehingga tiga jam berlalu seolah belum cukup.

Di balik, joke yang dilempar, Eko menyampaikan sejumlah informasi terbaru seputar pengelolaan keuangan di lingkungan Kemendikbud, khususnya di Sekjen Ditjen PAUDNI.

Salah satu poin penting yang disampaikan adalah adanya keharusan bagi pejabat keuangan memiliki sertifikasi.

“Bulan Maret tahun ini semua pejabat keuangan sudah harus bersertifikasi. Termasuk bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu,” kata Eko.
Saat menyampaikan perlunya pejabat keuangan bersertifikasi itu, Eko menanyakan jumlah pejabat keuangan di lingkup BPPNFI Regional V yang sudah memiliki sertifikasi. Mereka diminta mengacungkan  tangan.

Eko mengingatkan agar pejabat yang dipercaya  menangani keuangan memperhatikan alur kerja baku yang sudah dibuat seperti pencairan, pertanggungjawaban dana yang dicairkan dan pelaporan atas pengelolaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.

“Kelemahan kita umumnya adalah semua bagian ingin mengelola keuangan. Padahal sudah ada tupoksinya masing-masing. Tetapi saya berharap hal seperti itu tidak terjadi di balai Makassar ini,” kata Eko tersenyum.

Kepala Bagian Keuangan itu menyinggung juga soal masih seringnya terjadi pertanggungjawaban keuangan yang tidak sesuai, meski setiap tahun dilakukan pelatihan terkait penanganan belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial (bansos).

Khusus penyaluran dana bansos, Eko mengingatkan agar tetap dikawal karena masih menjadi tanggung jawab kementerian. Alasannya, program dan keuangan yang disalurkan masih menjadi tanggung jawab kementerian sehingga tidak boleh dilepas begitu saja setelah dana disalurkan.

“Saya harap kalau dana bansos sudah dieksekusi jangan langsung dilepas begitu saja karena itu masih menjadi tanggung jawab kita,” kata Eko mengingatkan.

Eko juga menyinggung soal remunerasi yang sudah akan diberlakukan di kantor pusat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai April tahun ini.

“Per April tahun ini remunerasi sudah diberlakukan di kantor pusat. Tetapi di vertikal atau balai belum,” kata Eko.

Salah satu syarat yang harus dipatuhi terkait remunerasi  menurut Eko adalah, pegawai harus mendisiplinkan diri dan bekerja sesuai aturan. Salah satunya hadir sesuai aturan. Kalau tidak disiplin gaji remunerasi dikurangi.

Saat menyinggung soal perjalanan dinas peserta rapat menjadi antusias. Sejumlah pertanyaan pun meluncur, khususnya oleh pengelola keuangan. Misalnya, soal tanggal tiket yang tidak sesuai dengan lamanya penugasan oleh kantor. Begitu pula pengesahan surat perjalanan dinas oleh pejabat terkait di daerah tujuan.

Terhadap diskursus itu Eko menjawab secara lugas tentang boleh tidaknya sesuatu dilakukan. Begitu pula pejabat mana saja yang bisa dan dibenarkan menandatangani surat perjalanan dinas seorang pewagai yang melakukan visitasi ke luar daerah.(rusdy embas)
Sumber: Rusdy Embas





 
Artikel PAUDNI
Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Pendidikan Masyarakat
Pendidikan Anak Usia Dini